Garut, Jawa Barat – Pemerintah Kabupaten Garut resmi meluncurkan 442 Koperasi Merah Putih, yang tersebar di setiap desa dan kelurahan. Peluncuran ini hadir sebagai bagian dari gerakan ekonomi nasional, menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang percepatan Koperasi Merah Putih.
📌 Legalitas & Dukungan Teknis
-
Sebanyak 442 SK badan hukum sudah diterbitkan oleh Kemenkumham, lengkap dengan NIB, NPWP, dan akun bank (BNI/PT Pos), serta biaya pendirian ditanggung oleh Pemkab Garut.
-
Dukungan kolaboratif melibatkan berbagai lembaga: Ikatan Notaris, Kanwil Pajak, BNI, PT Pos, dan Diskop UKM Garut.
🎯 Fokus Pelayanan & Produk Lokal
Koperasi Merah Putih dirancang menjadi pusat layanan ekonomi desa, termasuk:
-
Agen sembako & gas
-
Layanan logistik & pergudangan
-
Simpan pinjam produktif
-
Klinik/apotek desa
-
Bisnis berbasis potensi lokal
👥 Pembentukan & Partisipasi Masyarakat
-
Proses pendirian dimulai sejak Mei 2025, dengan agenda musyawarah desa khusus (Musdesus) di 243 desa dan terus berjalan hingga Juni 2025.
-
Ridzky Ridznurdhin selaku Kepala Diskop UKM menegaskan bahwa kekuatan koperasi bergantung pada partisipasi aktif warga desa.
💡 Penguatan & Tantangan Ke Depan
-
Fokus selanjutnya adalah membangun kelembagaan (SOP, tata kelola) dan skema pembiayaan berkelanjutan, melalui dukungan Kementerian, BUMN, dan pelatihan untuk pengurus serta pengawas.
-
Pemkab Garut mengalokasikan dana sekitar Rp 1,1 miliar untuk mendukung kelancaran program ini.
🌍 Respon Nasional
-
Wamendagri Bima Arya menyambut baik inisiatif Garut, menempatkannya sebagai contoh nasional karena sudah mencapai 98% kesiapan administrasi dan kelembagaan.
✅ Kesimpulan
Kabupaten Garut berhasil menjadi pelopor peluncuran koperasi terbesar di tingkat desa/kelurahan di Indonesia, membentuk 442 unit koperasi Merah Putih sekaligus memastikan legalitas dan dukungan penuh dari pemerintah serta lembaga swasta. Tahap selanjutnya fokus pada keberlanjutan operasional dan peningkatan kapasitas agar koperasi ini benar-benar mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian, dan kesejahteraan desa.
