Kabupaten Garut sedang menghadapi tantangan serius akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), namun pemerintah daerah merespons dengan strategi memperkuat sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
ðª Badai PHK Masif
Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, sepanjang JanuariâMei 2025 terjadi PHK terhadap 2.109 pekerja, dengan mayoritas berasal dari satu perusahaan besar â PT Danbi Internasional yang dinyatakan pailit pada Februari 2025. Sebelumnya, sepanjang 2024 tercatat hanya 31 kasus PHK dari 19 perusahaan. Lonjakan ini memicu kekhawatiran soal stabilitas ekonomi dan peningkatan angka pengangguran lokal.
Respons Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan langkah mitigasi cepat. BPJS telah menyalurkan dana sebesar Rp45 miliar untuk 2.069 mantan karyawan PT Danbi, guna mempercepat proses klaim JHT dan JKP. Selain itu, Kemenkumham mendorong penyerapan kembali pekerja ke sektor industri lain, sebagai bagian dari upaya antisiasi krisis lapangan kerja
Strategi Peningkatan Kualitas SDM
Gelar apel gabungan pada 5 April 2025, Bupati Abdusy Syakur Amin mengingatkan seluruh ASN dan stakeholder agar fokus pada penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Dia menekankan bahwa peningkatan kompetensi menjadi kunci agar masyarakat siap menghadapi perubahan ekonomi.
Sejalan dengan upaya tersebut, Disnakertrans Garut bersama PT PNM telah melaksanakan program upskilling berupa pelatihan kerja bagi para pekerja terdampak dan masyarakat umum. Salah satunya, pelatihan bagi 105 peserta (50% di antaranya adalah bagian dari program Mekaar), dengan fokus pada kombinasi hard skill dan soft skill untuk meningkatkan daya saing
Sinergi Lintas Lembaga dan Industri
KADIN Garut turut aktif menggandeng sektor swasta untuk membuka peluang baru bagi para pekerja terdampak PHK. Selain itu, Dorongan Kemenkumham mengarahkan agar mantan pekerja menyusup ke industri lain, memperluas kesempatan reintegrasi ke dunia kerja. Langkah ini krusial agar penyaluran angkatan kerja tetap efisien dan tepat sasaran.
Fokus pada Asa Jangka Panjang
Pemkab Garut memasang target jangka panjang: mengurangi angka kemiskinan yang saat ini berada di kisaran 9,68% â lebih tinggi dari rata-rata Jabar sekitar 7,46% Â Pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, beban sosial akibat PHK, serta kesiapan menghadapi masa transisi ekonomi menjadi prioritas.
â Rencana Ke Depan
-
Perluasan Pelatihan Vokasi & Digital: Memperluas program kolaboratif antara pemerintah daerah, BPJS, dan swasta.
-
Insentif untuk Industri Penyerapan: Menarik perusahaan baru dan memberi insentif bagi yang menyerap tenaga kerja lokal.
-
Jaminan Klaim dan JKP Tepat Waktu: Memastikan proses klaim JHT/JKP berjalan cepat dan lancar.
-
Pendampingan dan Karir Coaching: Memberikan konseling karir untuk membantu pekerja berpindah ke sektor berbeda.
